Resmi Terakreditasi Unggul, Prodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember Proyeksikan Program Magister dan Perkuat Dampak Tata Kelola Lokal
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember resmi meraih predikat Unggul berdasarkan SK LAMSPAK Nomor 022/AK.03.05/2026 dengan masa berlaku 2 Desember 2025 hingga 2 Desember 2030. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan mutu akademik sekaligus penegasan komitmen prodi dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif dan berdampak di bidang tata kelola pemerintahan.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dr. Iffan Gallant El Muhammady, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja panjang yang telah dimulai sejak 2022. Proses tersebut diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum lama, yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pendampingan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan (ADIPSI), dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), serta forum diskusi dengan stakeholder internal dan eksternal, prodi berhasil menyusun kurikulum baru yang disahkan pada 2024. Kurikulum tersebut kemudian menjadi fondasi utama dalam proses akreditasi hingga akhirnya berhasil meraih predikat Unggul.
Menurut Dr. Iffan, raihan ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja strategis menuju akreditasi berikutnya pada 2030. Prodi telah menyiapkan perencanaan jangka menengah hingga lima tahun ke depan, termasuk melakukan perbaikan atas sejumlah rekomendasi asesor, khususnya dalam aspek internasionalisasi. Ke depan, peningkatan kolaborasi internasional bagi dosen dan mahasiswa menjadi prioritas agar tidak hanya satu atau dua individu yang terlibat, melainkan lebih luas dan sistematis. Selain itu, paradigma pengelolaan program juga akan bergeser dari berbasis anggaran menjadi berbasis data dan kebutuhan riil. Artinya, setiap kegiatan dirancang berdasarkan analisis yang kuat demi mencapai target mutu yang lebih tinggi.
Langkah strategis lainnya adalah rencana pembukaan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan yang akan didaftarkan pada Maret 2026. Rencana ini didasarkan pada hasil survei kebutuhan di wilayah Tapal Kuda yang menunjukkan tingginya permintaan terhadap lulusan S2 Ilmu Pemerintahan, terutama dari kalangan aparatur pemerintahan daerah. Jika proses berjalan sesuai rencana, izin operasional diharapkan terbit pada Juli dan penerimaan mahasiswa baru dapat dimulai Agustus 2026.
Untuk menghidupkan suasana akademik, Prodi Ilmu Pemerintahan berencana meluncurkan forum akademik bulanan 'Raboan' sekaligus menghidupkan kembali diskusi publik 'Cangkir' (Cangkruk dan Berfikir). Forum ini akan menjadi ruang diskusi kepakaran dosen dan mahasiswa dalam membahas isu-isu strategis seperti administrasi publik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, hingga politik dan sosial politik. Melalui forum ini, prodi ingin membangun budaya akademik yang dinamis dan terbuka, sekaligus memperkuat identitas keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lebih jauh, Dr. Iffan menegaskan bahwa capaian Unggul harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa dosen tidak boleh hanya berada di “menara gading”, tetapi harus menjadi intelektual yang hadir di tengah masyarakat, memberikan sumbangsih pemikiran dan strategi dalam menjawab persoalan kebijakan publik. Visi keilmuan prodi yang mengusung adaptive local governance diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lokal, termasuk melalui kerja sama dengan pusat studi desa dan pengembangan program pemberdayaan di tingkat desa.
Dengan predikat Unggul yang kini disandang hingga 2030,
Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember optimistis mampu
memperluas jejaring, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan pemerintahan yang adaptif dan
berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
.jpeg)
