Soroti Dinamika Mundurnya Wakil Presiden, Akademisi Unmuh Jember : Bukan Isu Mendesak
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Meski memunculkan berbagai respons, dampak keputusan tersebut terhadap stabilitas pemerintahan dinilai tidak akan terlalu signifikan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. M. Hamdi HS, S.I.P., M.A.P. Menurutnya, mundurnya Gibran tidak serta-merta memicu turbulensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan nasional.
Beliau menjelaskan, dinamika politik yang mengiringi pengunduran diri Gibran perlu dilihat dari dua perspektif, yakni masyarakat dan elite politik. Dari perspektif masyarakat, isu pengunduran diri Wakil Presiden bukan menjadi persoalan utama yang paling mendesak.
“Isu sentralnya publik hari ini menginginkan adanya kepastian hukum, adanya ekonomi yang membaik dan lain sebagainya,” ungkap Hamdi.
Sementara dari perspektif elite politik, beliau menilai dinamika tersebut telah memperlihatkan adanya dukungan terhadap proses politik yang mempertanyakan kedudukan Gibran. Beliau menyinggung adanya 120 anggota DPR dari berbagai fraksi yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden.
Meski demikian, beliau berpandangan bahwa situasi tersebut tidak akan menimbulkan gejolak politik yang besar. Menurutnya, posisi politik Gibran di parlemen juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika tersebut.
“Dampaknya ada, tapi tidak signifikan bagi lahirnya turbulensi politik. Bagi saya politiknya aman-aman saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, beliau menyoroti persoalan mendasar mengenai kedudukan dan fungsi wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, peran wakil presiden sangat bergantung pada pembagian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh presiden.
Beliau menjelaskan, kondisi serupa juga kerap ditemukan dalam pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlihat harmonis saat pencalonan tidak selalu berjalan sama ketika keduanya menjalankan pemerintahan.
“Yang memiliki kebijakan itu kan memang presiden. Peran wakil itu menjadi peran yang tergantung kepada presidennya,” paparnya.
Beliau menambahkan, wakil presiden pada dasarnya membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang didelegasikan. Karena itu, ketika presiden masih mampu menjalankan tugas pemerintahan, perubahan pada posisi wakil presiden tidak serta-merta mengganggu jalannya pemerintahan.
Pengganti Wapres Jadi Dinamika Politik Berikutnya
Selain menyoroti dampak pengunduran diri, beliau menilai proses penentuan pengganti Gibran menjadi hal yang lebih menarik untuk dicermati. Menurutnya, secara formal presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih sesuai mekanisme konstitusi.
Namun, proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan politik, termasuk kepentingan partai-partai koalisi pemerintah.
Beliau menilai, figur yang nantinya diusulkan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga memiliki dimensi politik dalam menentukan arah kontestasi pada Pemilihan Umum 2029.
“Yang menarik itu siapa yang akan menggantikan Gibran. Karena yang menggantikan Gibran itu bisa menjadi portofolio politik kontestasi kita di 2029,” tuturnya.
Menurut beliau, dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut perlu dicermati karena dapat memperlihatkan arah konfigurasi dan kepentingan politik para aktor di pemerintahan.
Beliau menegaskan, perhatian publik terhadap persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada sosok yang mengundurkan diri, tetapi juga perlu diarahkan pada proses pergantian kepemimpinan serta implikasinya terhadap keberlangsungan pemerintahan Indonesia.
