Saat Aparat Masuk Kampus, Dosen FH Unmuh Jember Soroti Ancaman Kebebasan Akademik
Tindakan represif aparat penegak hukum terhadap mahasiswa kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait penangkapan mahasiswa dan masuknya aparat ke lingkungan perguruan tinggi. Menanggapi hal tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tetap menghormati kebebasan akademik dan hak konstitusional mahasiswa.
“Mahasiswa yang sebenarnya merupakan subjek demokrasi yang sedang menyampaikan aspirasi, justru bergeser menjadi objek yang dianggap sebagai ancaman stabilitas dan harus dilumpuhkan,” ungkap Dr. Fina.
Menurutnya, tindakan represif yang terus berulang salah satunya disebabkan lemahnya mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, terdapat kecenderungan menggeser penyampaian aspirasi mahasiswa dari persoalan demokrasi menjadi isu keamanan, sehingga mahasiswa yang menyampaikan kritik justru dipandang sebagai ancaman stabilitas.
Terkait masuknya aparat ke lingkungan kampus, Dr. Fina menjelaskan bahwa kampus bukan wilayah yang kebal hukum. Namun, setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. Penangkapan maupun penggeledahan harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, sementara kondisi darurat dan koordinasi dengan pimpinan kampus juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Dr. Fina mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab melindungi sivitas akademika. Tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur perlu dikritisi karena berpotensi melanggar prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
“Jaminan-jaminan tersebut secara formal memang ada, tetapi dalam praktiknya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran masih jarang diterapkan,” jelasnya, menyoroti kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Dr. Fina menyebut Indonesia telah memiliki landasan hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, di antaranya Pasal 28C, 28E, 28F, dan 28I UUD 1945 serta ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, jaminan tersebut perlu diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten.
Mengenai pengerahan aparat dalam jumlah besar, Dr. Fina menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak otomatis termasuk intimidasi. Penilaiannya harus mengacu pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan. Pengerahan yang berlebihan tanpa ancaman konkret, tanpa komunikasi dan koordinasi dengan pihak kampus, atau disertai tindakan yang menimbulkan ketakutan dapat mengarah pada intimidasi.
Dampak lainnya adalah chilling effect, yakni munculnya ketakutan di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika untuk menyampaikan pendapat karena khawatir mendapat sanksi atau tindakan hukum.
Dalam penegakan hukum, Dr. Fina menekankan pentingnya prinsip individualisasi penangkapan. Setiap orang harus ditindak berdasarkan bukti dan dugaan keterlibatan masing-masing, bukan ditangkap secara massal hanya karena berada di lokasi demonstrasi. Aparat juga harus mampu membedakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak yang benar-benar melakukan tindak pidana.
“Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti yang kuat. Tidak boleh melakukan asumsi kolektif bahwa karena di suatu tempat terjadi kericuhan, kemudian semuanya ditangkap,” tegasnya.
Sebagai langkah perlindungan, Dr. Fina menilai kampus perlu memberikan pendampingan hukum serta berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi. Evaluasi terhadap prosedur penangkapan maupun dugaan tindakan kekerasan juga diperlukan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Dr. Fina menegaskan bahwa perlindungan mahasiswa dan penegakan hukum bukan dua hal yang bertentangan. Aparat tetap harus menjalankan tugasnya, tetapi hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai wajib dihormati.
“Kalau mahasiswa memang ingin menyampaikan pendapat, kita apresiasi dan kita lindungi. Kalau ada penyusup yang melakukan tindak pidana, harus dilakukan penanganan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang akademik yang aman, terbuka terhadap kritik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi.








