Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah Agendakan Pembahasan Program Muktamar hingga Isu Strategis
Setelah mengalami penundaan selama dua tahun akibat pandemi, Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 akan berlangsung pada November 2022 ini. Dalam keputusan Sidang Tanwir, ungkap Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Muktamar Muhammadiyah ke-48 diselenggarakan dalam dua termin atau dua tahap. Tahap pertama, pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah secara online pada 5-6 November 2022; Muktamar Muhammadiyah pada 5 November, sementara Muktamar ‘Aisyiyah pada 6 November. Adapun Tahap Kedua, Muktamar secara offline yang akan berlangsung pada 19-20 November 2022.
Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, M.Si, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menjelaskan, bahwa Sidang Pleno pertama Muktamar Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Muktamar. “Muktamar bukan hanya 19-20 November 2022, tetapi juga Sidang Pleno 6 November 2022 yang mengagendakan sesi tanggapan dari materi muktamar,” Tri menekankan.
Menurut Abdul Mukti, penyelenggaraan muktamar secara online dan offline ini baru pertama dilakukan PP Muhammadiyah maupun PP ‘Aisyiyah. Di luar situasi pandemi, imbuh Abdul Mukti, muktamar biasanya diselenggarakan empat hari. Namun mempertimbangkan bahwa Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19 maka Muktamar dilaksanakan dalam dua tahap, satu hari online dan dua hari offline. Ia menambahkan, Muhammadiyah menghindari kerumunan jumlah besar dalam waktu lama. “Pandemic ini baru melandai dan belum usai maka jangan abai. Oleh karena itu, muktamar akan diusahakan memenuhi protokol kesehatan,” terangnya.
Abdul Mukti yang juga Ketua Steering Committee Muktamar Muhammadiyah ini menjelaskan, bahwa Sidang Pleno Muktamar mempunyai satu agenda utama, yakni mendengarkan tanggapan dari anggota Muktamar atas materi muktamar yang telah disiapkan oleh PP Muhammadiyah. Adapun materi Muktamar Muhammadiyah terdiri atas Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, Program Muhammadiyah Periode 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, dan Isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang telah dikirim ke peserta muktamar.
Demikian pula ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris PP ‘Aisyiyah, menjelaskan bahwa agenda Sidang Pleno Muktamar ‘Aisyiyah pada 6 November memiliki agenda Laporan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2015-2022, Program ‘Aisyiyah Periode 2022-2027, Risalah Perempuan Berkemajuan, dan Isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang telah dikirim ke peserta muktamar dalam bentuk soft file dan telah diterima untuk kemudian dimintai tanggapannya.
Nantinya, imbuh Mukti, penyampaian tanggapan atas materi muktamar ini akan disampaikan melalui perwakilan pimpinan wilayah dari 34 Provinsi. Jumlah peserta sidang pleno Muktamar Muhammadiyah sebanyak 2769 peserta yang mengikuti dari 163 lokasi di 34 provinsi.
Peserta Sidang Pleno pertama Muktamar ‘Aisyiyah, Tri menjelaskan, berjumlah 1978 yang akan mengikuti dari 208 lokasi di 34 provinsi. Kepesertaan Muktamar, papar Mukti, dibagi dalam 3 kategori, pertama, anggota Muktamar yang memiliki hak bicara dan hak suara; kedua, peserta muktamar yang memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara; dan ketiga, peninjau.
Dalam Muktamar, Muhammadiyah-‘Aisyiyah akan membahas isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Mukti menyampaikan, terkait dengan isu keumatan, terdapat enam isu, 1) Rezimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah termasuk tata cara ubudiyah, 2) Kesalehan digital, 3) Persaudaraan antar sesama muslim/ukhuwah Islamiyah, 4) Penguatan tata kelola akuntabilitas filantropi Islam, 5) Otentisitas wasathiyah Islam atau Moderasi, 6) Cara bagaimana agama mencerahkan.
Adapun Isu Kebangsaan meliputi 9 isu, 1) Usaha dalam memperkuat ketahanan keluarga, 2) Reformasi sistem pemilu, 3) Suksesi kepemimpinan 2024, 4) Evaluasi deradikalisasi yang sering disalahgunakan, 5) Memperkuat keadilan hukum, 6) Penataan ruang publik yang inklusif dan adil, 7) Memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, 8) Antisipasi aging population (usia manula), 9) Memperkuat integritas nasional.
Terdapat empat Isu Kemanusiaan yang menjadi isu strategis adalah 1) Membangun tata dunia yang damai berkeadilan, 2) Sosial regulasi dampak perubahan iklim, 3) Mengatasi kesenjangan antar negara, 4) Menguatnya xenophobia termasuk Islamophobia.
‘Aisyiyah, Tri mengungkapkan, juga akan membahas 10 isu strategis ‘Aisyiyah, yaitu: 1) Penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, 2) Pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif, 3) Optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, 4) menguatkan literasi nasional, 5) ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta, 6) penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, 7) penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak, 8) akses perlindungan bagi pekerja informal, 9) penurunan angka stunting.
Menurut Tri, isu strategis merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus segera direspons. Tri berharap, selain isu-isu ini menjadi focus ‘Aisyiyah juga harus direspons oleh pemerintah dan multi pihak. Sementara Mukti melihat, bahwa isu strategis selain bersifat aktual juga dalam kurun waktu ke depan akan terjadi. Ia mencontohkan, misalnya terkait dengan isu resiliensi terhadap bencana. Mukti melihat, selama jika bencana terjadi, kita punya komitmen tinggi untuk membantu, tetapi setelah bencana selesai, upaya juga selesai. Ia menyayangkan belum kuatnya resiliensi terhadap mitigasi bencana, “Mitigasi seharusnya bersifat jangka panjang, penyiapannya dari awal. Bukan grudak-gruduk, grubyak grubyuk, dan grusa grusu.”
Ihwal Pemilu 2024 yang Berkeadaban sebagai salah satu isu strategis Muktamar ‘Aisyiyah, ‘Aisyiyah berharap ungkap Tri, pemilihan umum akan berlangsung secara berkeadaban menuju demokrasi substantif bukan hanya demokrasi yang sifatnya procedural semata.
Muhammadiyah, jelas Mukti, juga perlu mengangkat secara khusus karena menjadi isu isu nasional yang melibatkan Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa. “Sekarang ini, kita belum pemilu tetapi masyarakat seperti sudah pemilu. Capre belum ada tetapi rasanya sudah ada capres. Kita harus belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu yang berdampak pada pembelahan sosial secara serius. Ini harus bisa kita kurangi pada Pemilu 2024. Harapannya kita bisa menghasilkan wakil rakyat yang punya kapasitas dan kualitas. Demikian pula untuk kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Saat ditanya tentang kepemimpinan mendatang di Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah, Mukti menjelaskan bahwa semuanya kembali kepada muktamirin. Calon Ketua Umum Muhammadiyah ada 96, semuanya berpotensi untuk masuk dalam kepemimpinan 13, dan berpotensi menjadi Ketua Umum. Namun Mukti mengingatkan, “Di Muhammadiyah, kami mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial, jadi berbasis sistem bukan sinten (siapa-Red), dan secara kolektif akan memajukan Muhammadiyah di masa mendatang.”
Adapun ‘Aisyiyah, Tri menjelaskan, calon Ketua Umum ‘Aisyiyah berjumlah 105, kemudian akan dipilih 39 calon pada Tanwir ‘Aisyiyah, dan nantinya pada Muktamar akan dipilih 13 orang sebagai anggota Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Selanjutnya, tim formatur, akan memilih satu orang sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Kepemimpinan ‘Aisyiyah mendatang, terang Tri, menekankan pada kepemimpinan yang transformative, yaitu kepemimpinan yang dapat menggerakkan organisasi dan membawa perubahan.
