Isu Strategis Muktamar 48, PP Muhammadiyah Tegaskan Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024
JAKARTA– Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah telah menegaskan posisi dan pendapatnya tentang masalah yang telah dituangkan dalam poin-poin dokumen isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.
Ketua Umum (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pada acara Media Gathering, Senin (7 November) di kantor PP Muhammadiyah Jakarta mengatakan, isu tahun politik 2024 telah terintegrasi pada sembilan pertanyaan strategis terkait kebangsaan.
Soal suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah menganggap pemilu 2024 itu penting. Haedar berharap pada pemilu mendatang akan ada suasana baru yang membedakannya dari tahun 2019, di mana pemilu tersebut meninggalkan “konflik” yang seolah tak ada habisnya.
"Suasana baru apa ini?" Pertama-tama, kami tidak mengulangi apa yang kami khawatirkan bersama dan perpecahan politik, ”katanya. identitas agama, etnis, ras dan kelompok, bahkan ideologi tertentu. Faktor-faktor ini, jika diintegrasikan terlalu dalam ke dalam masalah politik, akan menyebabkan perpecahan.
Pendekatan selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan semua kekuatan institusionalnya, tetapi tidak terlibat dalam perselisihan. Ternyata, negara tidak bisa menjadi diktator, katanya.
Kekuasaan negara ini berperan penting sebagai mediator dalam menghadapi munculnya perpecahan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh nasional akibat polarisasi politik. Kekuatan ini akan hilang jika negara bergabung dengan tantangan.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan seperti Pilkada 2019, kata dia, kekuatan masyarakat seperti ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah, harus menjaga jarak dari perbedaan pendapat. Dalam hal ini, Muhammadiyah senantiasa menjaga jarak.
“Pada akhirnya, tentu kita ingin kelahiran elit dipikul oleh partai manapun, baik di dalam partai politik, di kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga revolusi. protes, baik relawan maupun calon eksekutif justru menjadi negarawan. ," dia berkata.
“Saat ini, menciptakan ruang publik untuk pemilu 2024 adalah arena bagi politisi untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan mereka sendiri, kelompok, teman, dinasti, dan arah kekuasaan yang tak ada habisnya,” kata Haedar.
Menghadapi tantangan politik 2024, guru besar sosiologi ini menegaskan kembali pentingnya persatuan bangsa yang menyatu dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidaklah sederhana, sehingga memerlukan pengelolaan Urusan Strategis MPR 48 Penegasan pandangan dan pendirian Muhammadiyah di tahun politik 2024.
Tags : Berita
Posting Komentar