Presiden ke Luar Negeri di Tengah Krisis Bencana, Dosen Unmuh Jember: Prioritasnya Perlu Dipertanyakan

Presiden ke Luar Negeri di Tengah Krisis Bencana, Dosen Unmuh Jember: Prioritasnya Perlu Dipertanyakan

SUKRON KASYIR September 04, 2026 0

Perdebatan mengenai prioritas Presiden antara agenda internasional dan krisis domestik menjadi perhatian publik. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, hal ini berkaitan dengan kemampuan Presiden menentukan prioritas, mendelegasikan kewenangan, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Binaridha Kusuma Ningtyas, S.IP., M.IP., menilai bahwa kunjungan Presiden ke luar negeri perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, dalam sistem presidensial, Presiden memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Dalam sistem presidensial, Presiden memang memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu, ketika Presiden hadir dalam forum internasional, apalagi ketika ada undangan khusus sebagai tamu kehormatan utama, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak penting,” jelas Binaridha.

Meski demikian, menurutnya, publik tetap memiliki ruang untuk mempertanyakan dasar pertimbangan Presiden dalam menentukan agenda yang membutuhkan kehadiran langsung dan agenda yang dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Ia mencontohkan adanya agenda kenegaraan yang sebelumnya pernah didelegasikan Presiden kepada Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR. Menurut beliau, perbandingan tersebut bukan untuk menentukan bahwa salah satu keputusan benar atau salah, melainkan untuk melihat bagaimana prioritas kepemimpinan ditentukan ketika terdapat berbagai agenda yang sama-sama penting.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah memang agenda tersebut harus dihadiri langsung atau diwakilkan dan bagaimana Presiden mendelegasikan tugasnya kepada menteri saat beliau di luar negeri ketika ada krisis di dalam negeri,” ujarnya.

Dalam menentukan prioritas antara agenda internasional dan persoalan domestik, Binaridha menjelaskan setidaknya terdapat tiga pertanyaan penting yang perlu menjadi pertimbangan Presiden.

Pertama, seberapa besar dampak persoalan tersebut terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat. Kedua, apa konsekuensinya apabila Presiden tidak memberikan perhatian langsung pada saat itu. Ketiga, apakah agenda tersebut dapat didelegasikan tanpa mengurangi kepentingan nasional maupun kepentingan domestik.

“Kalau sebuah agenda luar negeri memang hanya efektif jika Presiden sendiri yang hadir, tentu kehadiran Presiden dapat dibenarkan. Tetapi kalau agenda tersebut secara substantif masih bisa diwakilkan, sementara di dalam negeri ada krisis yang membutuhkan keputusan dan political attention Presiden, maka menurut saya prioritasnya perlu dipertanyakan,” katanya.

Menurutnya, kekuatan seorang Presiden tidak semata-mata diukur dari seberapa sering dirinya hadir secara langsung dalam setiap persoalan. Kepemimpinan yang kuat justru ditunjukkan melalui kemampuan membangun institusi pemerintahan yang tetap mampu bekerja secara efektif ketika Presiden tidak berada di lokasi.

“Presiden yang kuat bukanlah Presiden yang harus hadir secara fisik atau secara simbolik di semua persoalan. Justru Presiden yang kuat adalah Presiden yang mampu membangun institusi yang tetap bekerja efektif ketika dirinya tidak berada di tempat,” ungkapnya.

Beliau menilai kehadiran Presiden di lokasi bencana tetap memiliki arti penting, terutama dari sisi psikologis dan politik. Masyarakat yang tengah menghadapi bencana membutuhkan kepastian bahwa pemerintah melihat, mendengar, dan hadir bersama mereka.

Namun demikian, kehadiran tersebut menurutnya tidak boleh berhenti pada aspek simbolik. Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui respons yang nyata.

“Kita perlu membedakan antara kehadiran simbolik dan kehadiran substantif. Secara simbolik, kehadiran Presiden penting. Masyarakat yang sedang mengalami bencana ingin melihat bahwa pemerintah melihat, mendengar, dan hadir bersama mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah ketika pemerintah daerah maupun lembaga terkait seolah baru bergerak secara maksimal setelah Presiden datang ke lokasi bencana.

“Dalam pemerintahan yang kuat, sistem seharusnya tetap mampu bekerja secara efektif meskipun Presiden tidak hadir secara langsung di lokasi terdampak,” tegas Binaridha.

Dalam menghadapi bencana yang terjadi di sejumlah daerah sekaligus, Presiden menurutnya tidak harus hadir secara fisik di seluruh lokasi terdampak. Presiden justru perlu mengambil alih fungsi-fungsi yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh pemerintahan di bawahnya.

Ketika bencana masih dapat ditangani pemerintah daerah dan kementerian terkait, Presiden tidak perlu melakukan micro management. Namun, apabila bencana telah melampaui kapasitas daerah, melibatkan persoalan lintas wilayah, membutuhkan sumber daya besar, atau terjadi kebuntuan koordinasi antarlembaga, maka keterlibatan Presiden menjadi semakin penting.

Dalam kondisi tersebut, terdapat tiga hal yang perlu dipastikan. Pertama, adanya prioritas nasional yang jelas. Kedua, adanya lembaga yang mendapatkan mandat untuk mengambil keputusan dan mengoordinasikan respons di wilayah terdampak. Ketiga, tersedianya sumber daya yang benar-benar digerakkan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan.

Selain bantuan material, menurut beliau, masyarakat juga membutuhkan rasa aman dan kepastian bahwa pemerintah mengetahui kondisi yang sedang terjadi serta memiliki kendali dalam menangani situasi.

Apabila agenda internasional dan penanganan bencana sama-sama berada dalam kondisi mendesak, Presiden tidak harus selalu memilih salah satunya secara hitam putih. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan mana yang benar-benar membutuhkan kehadiran personal Presiden dan mana yang masih dapat didelegasikan.

Jika agenda internasional bersifat strategis dan kehadiran Presiden tidak dapat digantikan, agenda tersebut tetap dapat dijalankan dengan catatan struktur koordinasi penanganan persoalan nasional harus dipastikan berjalan kuat.

Sebaliknya, apabila situasi domestik telah mencapai tingkat krisis yang membutuhkan keputusan, legitimasi, atau koordinasi langsung Presiden, sementara agenda internasional masih memungkinkan untuk diwakilkan, maka persoalan domestik perlu menjadi prioritas.

“Jadi dalam pandangan saya, kemampuan Presiden bukan diuji dari apakah dia memilih kunjungan luar negeri atau memilih berada di Indonesia. Kemampuan kepemimpinan justru diuji dari bagaimana Presiden mengelola dua kepentingan, luar negeri dan nasional,” pungkasnya.

Doomscrolling Berlebihan, Dosen Psikologi Unmuh Jember Ungkap Dampaknya bagi Kesehatan Mental

Doomscrolling Berlebihan, Dosen Psikologi Unmuh Jember Ungkap Dampaknya bagi Kesehatan Mental

SUKRON KASYIR September 01, 2026 0

Kebiasaan menggulir media sosial secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi, termasuk berita negatif, dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis seseorang. Fenomena yang dikenal sebagai doomscrolling tersebut dinilai berkaitan erat dengan penggunaan gawai dan media sosial yang tidak terkontrol.

Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Maulana Arif Muhibbin, S.Psi., M.Si., menjelaskan bahwa doomscrolling terjadi ketika seseorang terus mencari dan mengonsumsi informasi tanpa melakukan penyaringan secara sadar. Hal tersebut dapat berkembang menjadi kecanduan apabila penggunaan gawai sudah melampaui batas yang seharusnya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Doomscrolling itu artinya kita mencari informasi dengan cara membabi buta, tidak difilter. Karena sudah tidak sadar, informasi terasa menarik dan akhirnya kita terbawa sampai menghabiskan waktu, bahkan mengabaikan tugas-tugas yang ada,” jelasnya dalam wawancara pada Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut juga tidak terlepas dari cara kerja media sosial yang dirancang untuk menyesuaikan informasi dengan ketertarikan penggunanya. Algoritma kemudian membuat pengguna terus mendapatkan konten yang dianggap menarik sehingga tanpa kemampuan mengontrol diri, penggunaan media sosial dapat berlangsung semakin lama.

Beliau menilai dampak doomscrolling dan penggunaan gawai berlebihan dapat berbeda pada setiap kelompok usia. Pada anak-anak, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat memengaruhi perkembangan psikomotorik, kemampuan berbicara, fokus, serta kemampuan mengelola emosi.

Ia menyebut, anak yang terlalu banyak berfokus pada layar dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar. Paparan konten berdurasi pendek yang terus berganti juga dapat membuat anak terbiasa menerima stimulasi secara cepat sehingga lebih mudah bosan dan mengalami gangguan fokus.

“Sedikit-sedikit ganti, sedikit-sedikit ganti. Makanya biasanya kalau kita mendampingi anak kecil itu, dia akan tahan dengan apa yang dia lihat. Itu nanti akan berdampak ke gangguan fokus, kemudian gangguan emosi. Sedikit-sedikit gampang marah,” ungkapnya.

Pada kelompok remaja, dampaknya dapat terlihat dari berkurangnya interaksi sosial dan meningkatnya kecenderungan untuk menarik diri. Remaja yang terlalu banyak mengonsumsi informasi negatif juga dapat memandang dunia secara lebih buruk dan penuh ancaman.

Akumulasi informasi negatif tersebut, menurut beliau, dapat membuat remaja menjadi terlalu waspada hingga mengalami overthinking. Kondisi tersebut bahkan dapat membuat seseorang kesulitan membedakan orang yang dapat dipercaya dan orang yang perlu diwaspadai.

Sementara pada usia dewasa, penggunaan gawai secara berlebihan dapat memengaruhi kemampuan membangun relasi sosial, hubungan interpersonal, hingga karier. Kurangnya interaksi langsung dapat membuat seseorang kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Bahkan, ekspektasi terhadap pasangan dapat terbentuk berdasarkan standar yang sering ditampilkan di media sosial.

Selain hubungan sosial, produktivitas juga dapat terdampak. Paparan informasi yang berlebihan membuat otak mengalami overstimulasi dan over-informasi, sehingga seseorang dapat mengalami kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi dalam aktivitas belajar maupun pekerjaan.

Kelompok lanjut usia juga tidak luput dari dampak penggunaan media digital. Menurut beliau, keterbatasan kemampuan digital pada sebagian lansia dapat membuat mereka lebih mudah menerima informasi palsu atau hoaks. Informasi yang memicu emosi tersebut kemudian dapat meningkatkan stres dan kecemasan.

Penggunaan gawai hingga menjelang waktu tidur juga dapat mengganggu pola istirahat. Paparan berita negatif dapat membuat seseorang terus berada dalam kondisi waspada, sedangkan konten yang menyenangkan dapat mendorong seseorang terus mencari stimulasi sehingga sulit berhenti menggunakan gawai.

“Tidur ini kan sebagai pengobatan, sebagai jeda untuk rileks semua organ-organ tubuh. Ketika itu terstimulasi, orang itu ketika melihat berita buruk akan selalu siap-siaga,” jelasnya.

Gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus kemudian dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Seseorang dapat menjadi lebih mudah cemas, kemampuan menerima informasi secara positif menurun, serta kondisi fisik ikut melemah.

Kenali Tanda Ketika Membutuhkan Bantuan Profesional

Beliau menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai pada anak. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain perubahan perilaku menjadi antisosial, gangguan fokus, serta keterlambatan perkembangan kemampuan berbicara dan kosakata.

Jika kondisi tersebut sudah mengganggu kesehatan psikologis, bantuan profesional diperlukan. Beberapa tanda yang perlu menjadi perhatian antara lain halusinasi, kemarahan yang tidak terkendali, distorsi kognitif, serta kecemasan berlebihan.

Untuk remaja, perubahan prestasi akademik, cara bergaul, kondisi fisik, serta kebiasaan menggunakan gawai dapat menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Menurutnya, penanganan juga membutuhkan sinergi antara orang tua dan sekolah, termasuk melalui pengaturan penggunaan gawai serta perhatian terhadap lingkungan pertemanan.

Sementara pada orang dewasa, tanda yang dapat diperhatikan antara lain meningkatnya kecemasan, perubahan emosional, dan menurunnya produktivitas. Penurunan kemampuan menyelesaikan pekerjaan atau pencapaian target dapat menjadi salah satu tanda bahwa penggunaan media sosial mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, bantuan profesional diperlukan ketika seseorang sudah tidak mampu mengendalikan diri dan kondisi tersebut mulai berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya, emosi yang dilampiaskan kepada pasangan atau anak.

Karena itu, kemampuan mengontrol penggunaan gawai dan media sosial menjadi hal penting. Penggunaan teknologi seharusnya tetap diimbangi dengan aktivitas fisik, interaksi sosial, waktu bersama keluarga, serta istirahat yang cukup agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang mengganggu kesehatan psikologis.

Karhutla Tak Hanya Ancam Lingkungan, Dosen Unmuh Jember Soroti Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat

Karhutla Tak Hanya Ancam Lingkungan, Dosen Unmuh Jember Soroti Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat

SUKRON KASYIR Agustus 26, 2026 0

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat membawa berbagai polutan dan menyebar dalam wilayah yang luas, sehingga masyarakat yang berada jauh dari titik kebakaran pun tetap berpotensi terdampak.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan(Fikes) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Ns. Cipto Susilo, M.Kep., menjelaskan bahwa dampak kesehatan akibat karhutla terutama berasal dari paparan asap. Asap tersebut mengandung berbagai polutan, salah satunya partikulat halus berdiameter 2,5 mikrometer atau PM2,5 yang dapat masuk hingga bagian terdalam paru-paru.

“Karhutla tidak tepat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan. Ketika asap telah mencemari udara yang dihirup masyarakat, kebakaran tersebut telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat,” jelasnya dalam kajiannya mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan.

Menurut beliau, tingkat keparahan dampak kesehatan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi polutan, lama paparan, frekuensi paparan, hingga aktivitas masyarakat di luar ruangan. Seseorang yang bekerja di luar ruangan selama berjam-jam, misalnya, berpotensi menerima dosis paparan lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lebih banyak berada di dalam ruangan dengan kualitas udara yang lebih baik.

Gangguan Pernapasan hingga Kardiovaskular

Paparan asap karhutla dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi mata dan tenggorokan hingga gangguan pernapasan. Keluhan yang dapat muncul antara lain mata merah dan berair, hidung tersumbat, batuk, sesak napas, mengi, hingga rasa berat di dada.

Pada masyarakat yang telah memiliki penyakit pernapasan seperti asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), paparan asap dapat memperburuk kondisi yang sudah ada. Dalam kondisi tertentu, paparan asap juga dapat meningkatkan risiko gangguan respirasi yang lebih berat dan kebutuhan rawat inap.

Dampaknya juga tidak berhenti pada sistem pernapasan. Partikulat PM2,5 dapat memicu inflamasi dan stres oksidatif sistemik yang berpotensi memengaruhi sistem kardiovaskular. Sementara itu, paparan komponen asap tertentu seperti karbon monoksida dapat menimbulkan keluhan berupa sakit kepala, pusing, lemah, mual, kelelahan, hingga gangguan konsentrasi.

Karhutla juga berpotensi memberikan dampak psikologis, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, maupun harta benda atau harus menjalani evakuasi. Kondisi tersebut dapat memicu kecemasan, stres, gangguan tidur, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma.

Anak hingga Pekerja Lapangan Jadi Kelompok Rentan

Cipto menekankan bahwa kerentanan terhadap asap karhutla tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga kondisi kesehatan, tingkat paparan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Anak-anak, bayi, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis seperti asma, PPOK, dan penyakit jantung termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. Pekerja luar ruangan juga memiliki risiko tinggi karena menghabiskan waktu lebih lama di lingkungan yang tercemar. Petugas pemadam kebakaran dan relawan bahkan menghadapi risiko lebih besar karena dapat berada dekat dengan sumber asap dan api.

“Kelompok rentan tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan usia. Seorang pekerja dewasa yang sehat tetapi terpapar asap selama berjam-jam dapat mempunyai dosis pajanan yang lebih tinggi dibandingkan seorang lansia yang berada di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih,” ungkapnya.

Risiko Tidak Berakhir Ketika Asap Menghilang

Menurut beliau, masyarakat juga perlu memahami bahwa risiko kesehatan akibat karhutla tidak selalu berakhir ketika asap sudah tidak terlihat. Risiko jangka pendek umumnya berupa iritasi mata dan tenggorokan, batuk, sesak, mengi, peningkatan produksi dahak, serta memburuknya kondisi penderita asma dan PPOK.

Sementara itu, paparan yang berulang atau berkepanjangan dapat berkaitan dengan gangguan fungsi paru, penyakit respirasi, mortalitas, serta gangguan kesehatan mental. Karena itu, hilangnya asap secara visual tidak selalu berarti seluruh dampak kesehatan telah berakhir.

Kurangi Paparan, Jangan Hanya Mengandalkan Masker

Ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla, Cipto menyarankan masyarakat untuk memprioritaskan pengurangan paparan, terutama terhadap PM2,5.

Masyarakat perlu memantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan kebakaran. Aktivitas luar ruangan, khususnya olahraga dan aktivitas fisik berat, juga perlu dikurangi ketika kualitas udara berada pada kondisi tidak sehat.

Selain itu, kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan lebih. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan perlindungan pernapasan yang sesuai dan memiliki kecocokan dengan wajah. Namun, penggunaan masker bukan pengganti upaya mengurangi paparan.

Kualitas udara di dalam rumah juga perlu dijaga dengan mengurangi masuknya asap, menutup pintu dan jendela ketika kualitas udara luar sangat buruk, serta menghindari sumber polusi tambahan seperti merokok dan membakar sampah di dalam ruangan. Penderita penyakit kronis juga perlu memastikan obat rutin tetap tersedia dan digunakan sesuai instruksi tenaga kesehatan.

Masyarakat juga diminta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas berat, napas cepat atau kesulitan bernapas, nyeri dada, penurunan kesadaran, kebingungan, bibir atau kulit kebiruan, mengi berat, serangan asma yang tidak membaik, maupun perburukan penyakit kronis.

Beliau menilai penanganan karhutla dari perspektif kesehatan masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh. Penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga perlu mencakup upaya promotif, preventif, responsif, dan rehabilitatif.

“Dalam perspektif kesehatan masyarakat, penanganan karhutla harus bergerak dari paradigma kuratif menuju pendekatan promotif, preventif, responsif, dan rehabilitatif,” tutupnya.

Karhutla Kalimantan Terus Berulang, Dosen Teknik Lingkungan Unmuh Jember: Jangan Tunggu Api Muncul

Karhutla Kalimantan Terus Berulang, Dosen Teknik Lingkungan Unmuh Jember: Jangan Tunggu Api Muncul

SUKRON KASYIR Agustus 21, 2026 0

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana yang terjadi secara insidental setiap musim kemarau. Fenomena tersebut telah menjadi pola berulang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, tak hanya dari faktor cuaca.

Kaprodi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Ir. Latifa Mirzatika Al-Rosyid, S.T., M.T., mengatakan bahwa musim kemarau bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, kemarau hanya menciptakan kondisi lingkungan yang lebih rentan terhadap kebakaran, faktor lain seperti persoalan tata kelola lahan, degradasi lingkungan, hingga aktivitas manusia.

“Ketika faktor ini bertemu dengan musim kering, maka risiko kebakaran akan meningkat drastis. Kalau kita hanya fokus memadamkan api setiap kali kebakaran terjadi, kita sebenarnya hanya menangani gejalanya saja,” ujar Dr. Latifah.

Ia menjelaskan, persoalan tata kelola lahan dan degradasi lingkungan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pengeringan lahan gambut yang membuat kawasan tersebut kehilangan kemampuan untuk menyimpan air sehingga menjadi jauh lebih mudah terbakar.

Dalam kondisi kemarau panjang, kadar air pada vegetasi dan tanah akan menurun. Akibatnya, material alami yang terdapat di kawasan hutan menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut akan semakin berisiko ketika terdapat sumber api dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api.

“Sedikit saja sumber api akan cepat memicu kebakaran, terlebih lagi adanya angin akan membuat api merambat,” jelasnya.

Menurut Dr. Latifah, aktivitas manusia juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya karhutla. Beberapa di antaranya adalah pembukaan lahan dengan cara membakar, pengeringan lahan gambut, perubahan penggunaan lahan, serta lemahnya upaya pencegahan dan pengawasan.

Karena itu, ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api telah muncul. Pendekatan pengelolaan lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan dan pengurangan risiko sejak sebelum musim kemarau berlangsung.

“Seharusnya indikator cuaca tidak hanya digunakan untuk mengetahui apakah hari ini panas atau hujan. Indikator tersebut harus dapat menjadi peringatan dini atau early warning system,” katanya.

Jika periode kering telah diprediksi akan berlangsung, menurutnya, langkah pencegahan harus segera diperkuat sebelum muncul titik api. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memetakan wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran.

Pemetaan tersebut dapat mencakup lahan yang memiliki riwayat kebakaran, kawasan gambut yang mulai mengering, hingga wilayah dengan aktivitas pembukaan lahan yang tinggi. Hasil pemetaan kemudian dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas patroli, pemantauan, dan pengawasan.

Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Menurut Dr. Latifah, larangan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan alternatif yang realistis dan dapat diterapkan masyarakat.

“Tidak bisa hanya dengan melarang pembakaran, tetapi harus diberikan solusi yang realistis dan dapat diterapkan,” ungkapnya.

Khusus kawasan lahan gambut, pengelolaan air menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Lahan yang sehat dan mampu menyimpan air memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kebakaran. Karena itu, pembasahan kembali dan pengelolaan kelembapan lahan perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan.

“Kebakaran gambut ini tidak cukup ditangani dengan memadamkan api di permukaannya. Pembasahan dan pengelolaan air menjadi bagian yang krusial,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapan sebelum musim kemarau juga harus mencakup ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, serta personel yang siap melakukan tindakan cepat, khususnya di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi.

Bagi Dr. Latifah, langkah paling realistis untuk memutus siklus karhutla adalah memperkuat pencegahan di wilayah yang secara historis memiliki risiko tinggi. Patroli, pemantauan, dan pengawasan harus dilakukan sebelum api muncul.

“Jangan sampai menunggu api muncul. Kebakaran harus dicegah ketika risikonya meningkat, bukan menangani ketika asap sudah menyebar,” tegasnya.

Ia menyebut terdapat tiga hal utama yang perlu diputus untuk mengurangi kejadian karhutla secara berulang, yakni lahan yang terlalu kering, sumber api, dan keterlambatan respons.

Dengan demikian, penanganan karhutla membutuhkan perubahan paradigma dari yang semula berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan dan pengurangan risiko. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan akan terus berulang apabila penanganan hanya dilakukan setelah api muncul.

Soroti Rencana Pinjaman Rp786,5 Miliar, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember Dorong DPRD Perkuat Pengawasan

Soroti Rencana Pinjaman Rp786,5 Miliar, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember Dorong DPRD Perkuat Pengawasan

SUKRON KASYIR Agustus 13, 2026 0

Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar. Hal itu menuai perhatian publik, khususnya bagi Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Iffan Gallant El Muhammady, S.Sos., M.Si., karena dinilai akan berakibat pada kondisi keuangan jangka menengah.

Beliau menyebutkan bahwa diperlukan peran DPRD Kabupaten Jember sebagai pemeran utama dalam pengawasan terhadap rencana keuangan pemerintah daerah.

"Sikap kritis DPRD juga tidak identik dengan penolakan. Sebaliknya, persetujuan tanpa pengujian mendalam bukanlah dukungan terhadap pembangunan, melainkan pengabaian terhadap fungsi pengawasan," ungkapnya, dikutip dari serayunusantara.com, Rabu (12/08).

Menurut Iffan, DPRD perlu memeriksa lima aspek sebelum menyetujui rencana pinjaman, yakni legalitas, kemampuan fiskal, kesiapan proyek, keadilan alokasi, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pinjaman sesuai aturan, mampu dibayar dalam jangka panjang, serta digunakan untuk proyek yang matang dan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, DPRD harus memastikan pengawasan berjalan sejak pencairan hingga pembayaran cicilan. Iffan juga mendorong keterbukaan dokumen, proyeksi keuangan, studi kelayakan, dan daftar proyek kepada publik guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

Pembahasan mengenai pinjaman, ungkap beliau, perlu kehati-hatian  dan seharusnya berbasis data, kepatuhan hukum, serta kebermanfaatan proyek  terhadap masyarakat, bukan menjadi ajang pertarungan politik antara DPRD dengan kepala daerah.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan perlu sikap tegas dalam pembahasan rencana pinjaman ini. Jika terdapat kelemahan, maka wajib untuk dikoreksi sebelum perjanjian disahkan agar tidak terjadi masalah yang harus ditanggung APBD nantinya.

Pakar Hukum Unmuh Jember: Main Hakim Sendiri Tak Pernah Dibenarkan dalam Negara Hukum

Pakar Hukum Unmuh Jember: Main Hakim Sendiri Tak Pernah Dibenarkan dalam Negara Hukum

SUKRON KASYIR Juli 29, 2026 0

Baru-baru ini, kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada meninggalnya pelaku di Bali menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan banyak kalangan mengenai batas pembelaan diri serta tindakan main hakim sendiri. Menanggapi fenomena tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., menegaskan bahwa dalam negara hukum, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri (vigilantism), meskipun pelaku diduga melakukan tindak pidana.

Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius karena bertentangan dengan prinsip due process of law, yakni asas yang menjamin setiap orang memperoleh proses peradilan yang sah, adil, dan setara.

Secara kriminologis, beliau menjelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri sering kali dipicu oleh kemarahan kolektif masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, masyarakat diduga tersulut emosi karena wilayah tersebut kerap mengalami kehilangan hewan ternak. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghilangkan hak seseorang menjalani proses hukum.

"Tidak pernah ada alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri, apa pun latar belakangnya," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak ada satu pun instrumen hukum di Indonesia yang melegalkan tindakan menghakimi pelaku kejahatan di luar proses peradilan. Sebaliknya, pelaku pengeroyokan atau tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang justru dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana pada kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya ketika diserang secara langsung. Namun, tindakan main hakim sendiri tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut karena masyarakat telah mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

Bagaimana Pembelaan Sebagai Korban Dari Tindak Kejahatan?

Dr. Fina menegaskan bahwa hukum tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembelaan diri apabila menghadapi ancaman secara langsung. Akan tetapi, pembelaan tersebut harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan hanya ketika benar-benar tidak ada pilihan lain untuk menghindari ancaman.

"Adanya ancaman itu harus bersifat seketika dan mendesak, jadi jika masih ada jeda waktu untuk pergi atau menghindar, maka tidak masuk dalam kategori pembelaan diri," tegasnya.

Selain itu, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana, masyarakat diperbolehkan melakukan penangkapan. Namun, pelaku beserta barang bukti harus segera diserahkan kepada pihak kepolisian agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penundaan penyerahan justru berpotensi memicu emosi massa dan berujung pada tindakan anarkis.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), ia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana, tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, di mana seseorang baru dapat dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan yang sah.

"Dalam perspektif HAM, tersangka ataupun terdakwa harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan secara tidak manusiawi," jelasnya.

Sebagai penutup, beliau menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bersama bagi masyarakat. Menurutnya, baik tindakan pencurian maupun main hakim sendiri sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan mampu bertindak cepat, profesional, dan efektif dalam menangani setiap tindak pidana sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus terjaga.

Melalui peristiwa ini, masyarakat diingatkan bahwa penyelesaian setiap persoalan hukum harus diserahkan kepada aparat yang berwenang. Menjunjung supremasi hukum merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan sekaligus mencegah munculnya tindakan kekerasan yang justru melahirkan pelanggaran hukum baru.

Kenaikan Harga Plastik Jadi Momentum, Dosen Unmuh Jember Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

Kenaikan Harga Plastik Jadi Momentum, Dosen Unmuh Jember Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

News Unmuh Jember April 13, 2026 0

Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya produksi bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang perubahan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Di tengah kondisi tersebut, Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), Dr. Latifa Mirzatika Al-Rosyid, S.T., M.T., menilai bahwa situasi ini dapat menjadi momentum penting untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik.

Menurutnya, selama ini penggunaan plastik yang masif telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang serius. Sampah plastik yang sulit terurai dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun di alam, mencemari tanah dan laut, serta berpotensi terurai menjadi mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan ekonomi. Mulai dari banjir akibat saluran tersumbat sampah plastik, kerusakan ekosistem laut, hingga penurunan pendapatan nelayan akibat berkurangnya hasil tangkapan.

Dalam konteks tersebut, Dr. Latifa menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia sejumlah alternatif pengganti plastik yang cukup realistis untuk digunakan, baik oleh masyarakat maupun pelaku UMKM. Kemasan berbahan kertas dan karton menjadi pilihan yang paling praktis karena mudah diperoleh, relatif stabil dari segi harga, serta dapat digunakan untuk berbagai produk, terutama makanan kering.

Selain itu, terdapat pula bioplastik berbasis pati seperti singkong, jagung, dan sagu yang memiliki sifat biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan, meskipun dari sisi harga masih tergolong lebih tinggi dibandingkan plastik konvensional. Alternatif lainnya adalah penggunaan kemasan yang dapat digunakan kembali, seperti tote bag, wadah kaca, atau stainless steel, yang umumnya digunakan untuk produk dengan segmen tertentu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peralihan dari plastik ke bahan alternatif tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap jenis produk memiliki kebutuhan kemasan yang berbeda, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan pilihan dengan karakteristik produknya. Kertas misalnya, memiliki keterbatasan karena tidak tahan terhadap air atau minyak, sementara daun sebagai kemasan tradisional juga memiliki keterbatasan dari segi skala produksi. Sementara itu, bioplastik meskipun potensial, masih menghadapi kendala harga dan ketersediaan.

Di sisi lain, tantangan terbesar dalam upaya pengurangan plastik di tingkat UMKM tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor ekonomi dan perilaku konsumen. Harga kemasan ramah lingkungan yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari plastik menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, ketersediaan bahan alternatif yang belum stabil serta kebiasaan konsumen yang masih menganggap plastik lebih praktis dan murah turut menjadi hambatan dalam proses transisi.

Meski demikian, Dr. Latifa menekankan bahwa perubahan tidak harus dilakukan secara drastis. Menurutnya, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru lebih efektif dalam jangka panjang. Pelaku UMKM dapat mulai mengurangi penggunaan plastik secara bertahap tanpa harus langsung meninggalkannya sepenuhnya. Ia juga menambahkan bahwa upaya pengurangan plastik justru dapat menjadi nilai tambah bagi usaha, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Produk dengan kemasan ramah lingkungan dinilai memiliki citra yang lebih premium dan dapat menjadi identitas tersendiri bagi sebuah usaha.

Selain bagi pelaku usaha, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengurangi penggunaan plastik melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah saat membeli makanan, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan rumah tangga menjadi langkah kecil yang jika dilakukan secara kolektif dapat memberikan dampak besar.

Melalui momentum kenaikan harga plastik ini, perubahan menuju gaya hidup dan praktik usaha yang lebih berkelanjutan dinilai semakin relevan untuk dilakukan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kesiapan pelaku usaha, serta perubahan perilaku konsumen, pengurangan plastik tidak hanya menjadi solusi atas persoalan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi peluang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing di masa depan.

 

Lawan Brainrot dengan Puasa! Dosen Unmuh Jember Ungkap Cara Medis Lindungi Sel Otak dari Konten Absurd

Lawan Brainrot dengan Puasa! Dosen Unmuh Jember Ungkap Cara Medis Lindungi Sel Otak dari Konten Absurd

News Unmuh Jember Maret 05, 2026 0

Fenomena brainrot kian marak diperbincangkan di tengah derasnya arus konten digital. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika pikiran terasa tumpul akibat paparan video pendek, meme repetitif, hingga tren absurd yang dikonsumsi secara terus-menerus. Tanpa disadari, kebiasaan scrolling tanpa henti di platform seperti TikTok dan Instagram Reels dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan fokus, bahkan memengaruhi kesehatan otak dalam jangka panjang.

Gejalanya tampak sederhana namun mengganggu: sulit fokus membaca atau menyimak materi serius, perhatian mudah terpecah, hingga pikiran terus terngiang potongan audio viral. Jika dibiarkan, kondisi ini bukan sekadar persoalan kebiasaan digital, melainkan berpotensi memicu gangguan fungsi kognitif.

Dosen Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Wahyudi Widada, menjelaskan bahwa fenomena brainrot berkaitan dengan penurunan kadar Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF). BDNF merupakan bagian dari neurotrofin yang berperan penting dalam pertumbuhan, kelangsungan hidup, serta diferensiasi sel saraf.

“BDNF sangat vital dalam menjaga plastisitas dan fungsi neuron,” ujarnya.

 Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kadar BDNF yang rendah ditemukan pada pasien depresi, skizofrenia, hingga penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer's disease dan Parkinson's disease. Pada pasien stroke, rendahnya BDNF juga berkorelasi dengan peningkatan risiko depresi pasca stroke serta penyusutan volume hipotalamus bagian otak yang berperan dalam memori dan pengaturan emosi.

Penurunan dukungan neurotrofik akibat rendahnya BDNF dapat memicu perubahan struktural, termasuk atrofi jaringan otak. Pada kasus depresi mayor, volume hipotalamus dilaporkan menyusut hingga 5–10 persen.

Namun demikian, terdapat kabar baik. Berbagai studi dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa puasa dan intermittent fasting berpotensi meningkatkan kadar BDNF, khususnya di area hipotalamus. Mekanisme ini berkaitan dengan fase ketosis yang terjadi setelah 12–16 jam tanpa asupan kalori.

Saat cadangan glikogen tubuh menipis, tubuh mulai memecah lemak dan menghasilkan B-hydroxybutyrate (BHB). Senyawa ini tidak hanya menjadi sumber energi alternatif bagi otak, tetapi juga berperan sebagai molekul sinyal yang memicu ekspresi gen BDNF. Peningkatan BDNF inilah yang memberikan efek neuroprotektif atau perlindungan pada sel-sel otak.

Dengan demikian, puasa bukan sekadar ibadah atau pola makan, melainkan juga strategi biologis yang mendukung kesehatan otak di tengah gempuran konten digital berlebihan.

“Peningkatan BDNF membantu menjaga plastisitas neuron, memperbaiki fungsi jaringan saraf, serta berpotensi melindungi otak dari dampak brainrot akibat paparan konten digital yang berlebihan,” pungkasnya.