Soroti Rencana Pinjaman Rp786,5 Miliar, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember Dorong DPRD Perkuat Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Jember berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar. Hal itu menuai perhatian publik, khususnya bagi Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr. Iffan Gallant El Muhammady, S.Sos., M.Si., karena dinilai akan berakibat pada kondisi keuangan jangka menengah.
Beliau menyebutkan bahwa diperlukan peran DPRD Kabupaten Jember sebagai pemeran utama dalam pengawasan terhadap rencana keuangan pemerintah daerah.
"Sikap kritis DPRD juga tidak identik dengan penolakan. Sebaliknya, persetujuan tanpa pengujian mendalam bukanlah dukungan terhadap pembangunan, melainkan pengabaian terhadap fungsi pengawasan," ungkapnya, dikutip dari serayunusantara.com, Rabu (12/08).
Menurut Iffan, DPRD perlu memeriksa lima aspek sebelum menyetujui rencana pinjaman, yakni legalitas, kemampuan fiskal, kesiapan proyek, keadilan alokasi, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pinjaman sesuai aturan, mampu dibayar dalam jangka panjang, serta digunakan untuk proyek yang matang dan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD harus memastikan pengawasan berjalan sejak pencairan hingga pembayaran cicilan. Iffan juga mendorong keterbukaan dokumen, proyeksi keuangan, studi kelayakan, dan daftar proyek kepada publik guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas.
Pembahasan mengenai pinjaman, ungkap beliau, perlu kehati-hatian dan seharusnya berbasis data, kepatuhan hukum, serta kebermanfaatan proyek terhadap masyarakat, bukan menjadi ajang pertarungan politik antara DPRD dengan kepala daerah.
Sebagai penutup, beliau menyampaikan perlu sikap tegas dalam pembahasan rencana pinjaman ini. Jika terdapat kelemahan, maka wajib untuk dikoreksi sebelum perjanjian disahkan agar tidak terjadi masalah yang harus ditanggung APBD nantinya.
Posting Komentar